3 Tantangan Diplomasi Kuliner Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Industri kuliner terus memberikan kontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bila dilihat dari sisi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pada 2017 industri kuliner memberikan sumbangan sebesar 42 persen terhadap ekonomi kreatif.

Industri kuliner menduduki posisi tertinggi disusul fashion (18 persen) dan craft atau kriya (15 persen). Akan tetapi, kegiatan belanja dan kuliner adalah dua hal tak terpisahkan dari dunia pariwisata. Jika ditotal, lanjut Arief, belanja dan kuliner mencapai 75 persen. Kuliner pula yang jadi tiga besar tujuan orang berwisata.

Menilik negara-negara lain yang sukses dengan diplomasi kuliner seperti China dan Thailand, Indonesia punya tiga tantangan besar.

1. Belum memiliki makanan nasional

"National food-nya orang Malaysia apa? Nasi lemak. Thailand? Tom Yum, Korea apa? Kimchi. Jepang? Sushi. Indonesia?" tanya Arief kala konferensi pers di gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Pertanyaan ini disambut hening para hadirin. Ia berkata Indonesia mempunyai terlalu banyak makanan khas sehingga seolah tak memiliki national food alias makanan nasional. Persoalan ini kemudian dicoba dijawab dengan pertemuan empat lembaga (Bekraf, Kemenlu, Kemenpar dan Kemendag). Pertemuan ini memunculkan keputusan bahwa makanan nasional Indonesia adalah soto.

2. Tidak memiliki destinasi kuliner

Persoalan ini mirip dengan banyaknya jenis kuliner Indonesia. Banyak lokasi menawarkan kuliner khas, tetapi, kata Arief, terlalu banyak dan jadi bingung sendiri. Akhirnya, Kemenpar menetapkan tiga destinasi kuliner dengan sertifikasi yakni, Bali, Bandung dan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).

Ketua Tim Percepatan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata, Vita Datau berkata pemilihan tiga destinasi bukan sekedar karena tempat ini disukai. Sebelumnya pada 2015 dibentuk tim untuk melakukan penilaian destinasi plus kulinernya.

"Penilaian mencakup tiga hal, produk, pelaku, dan pemda atau 3P. Produk ini harus unik, otentik dan populer. Pelaku kami melihat dari bisnis, lokus atau tempatnya kebersihan juga termasuk. Dan paling penting itu komitmen pemda," ujar Vita dalam kesempatan serupa. "Kalau sudah ditetapkan tapi pemerintah enggak komit ya sia-sia."

3. Tidak memiliki restoran yang disponsori pemerintah

Arief mengatakan Indonesia tidak memiliki restoran yang di-endorse atau disponsori pemerintah. Menurutnya, restoran-restoran Indonesia di luar negeri berdiri secara alami dan tidak banyak.

"Sekarang kami menggandeng 10 restoran untuk branding dengan Wonderful Indonesia," tambahnya.

Strategi ini lebih pada co-branding. Harapannya, jika pengunjung restoran menyukai masakan Indonesia yang disajikan, ada kecenderungan untuk mengunjungi negaranya. Vita menambahkan restoran-restoran yang diajak kerja sama antara lain restoran Indonesia di Belanda dan Australia. Di Belanda, Kemenpar menggandeng Ron Gastrobar Indonesia. (rah)

Let's block ads! (Why?)