Mendagri Minta Publik Tak Berobat ke RS yang Tidak Manusiawi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan publik dapat memberikan sanksi sosial terhadap rumah sakit yang tidak manusiawi dalam menangani pasien, yakni dengan cara tidak berobat lagi di rumah sakit tersebut.

"Mari beri sanksi sosial terhadap rumah sakit yang tidak manusiawi. Paling tepat adalah jangan berobat ke rumah sakit yang berpikirnya hanya uang, uang, tanpa rasa kemanusiaan," tegas Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (10/9), seperti yang dilansir dari Antara.

Pernyataan Tjahjo berkaitan dengan kasus meninggalnya bayi berinisial D, lantaran dalam kondisi kritis tidak ditangani secara langsung oleh salah satu rumah sakit swasta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Kondisi tersebut terjadi karena keluarga korban tidak dapat membayar uang muka biaya pengobatan, dan pihak rumah sakit juga bukan rekanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dokter atau perawat di rumah sakit tersebut mengetahui bayi berinisial D sedang sakit parah dan harus ada tindakan gawat darurat, namun malah disarankan untuk dirujuk ke RS lain yang bekerja sama dengan BPJS.

Upaya mencari rumah sakit rujukan memakan waktu cukup lama, sehingga akhirnya bayi berinisial D meregang nyawa.

"Harusnya ditangani dulu, kalau sudah stabil bisa dirujuk. Rumah sakit yang tidak menangani pasien dalam kondisi darurat harus diberikan sanksi oleh masyarakat dan pers," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, semua pihak harus mencegah kasus serupa terulang kembali. Dia menilai undang-undang yang ada memang masih lemah dalam mengontrol rumah sakit semacam ini.

Sebagai satu langkah konkret, Mendagri telah memerintahkan Sekjen dan Ditjen terkait di Kemendagri untuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota, yang ditembuskan kepada gubernur (Senin 11/9) besok, agar pemda memonitor dan memberikan penyuluhan kepada rumah sakit umum daerah dan khususnya rumah sakit swasta agar tidak menolak pasien yang memerlukan tindakan darurat.

"RSUD dan RS swasta wajib memberikan pengobatan kepada warga," pungkas Tjahjo.

(ard)

Let's block ads! (Why?)